About these ads
Beranda > Berita Terbaru > Risalah Sidang Perkara Gugatan SUFI di MK Kamis 30 Mei

Risalah Sidang Perkara Gugatan SUFI di MK Kamis 30 Mei

NAMAFB.comSidang perkara gugatan SUFI di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 digelar Kamis, 30 Mei 2013 dari pukul 09.12 – 09.32 WIB. Acara tersebut bertempat di ruang sidang panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

Sidang ini dipimpin oleh M. Akil Mochtar, dengan dua anggota yakni Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati.

Pihak yang hadir antara lain kuasa hukum Pemohon, Hulaian dan Umaiyah. Dari pihak Termohon yakni Khairul Anwar selaku Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Nur Rohman, dan Muh. Soleh.

Kemudian kuasa hukum Termohon yang susunannya berasal dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Selong, yaitu Fajar A. Malo, Ihsan Asri, dan Edi Wansen.

Pada sidang tersebut, Hulaian mengatakan inti dari permohonan SUFI adalah keberatan atas pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lombok Timur yang tidak memberikan C1-KWK kepada saksi dari Pemohon, di 18 kecamatan.

Hulaian juga menyebutkan, Pemohon merasa keberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait, contohnya pembukaan kotak suara di luar ketentuan yang diatur oleh undang-undang oleh petugas PPK dan PPS, yang kemudian didukung oleh ketua KPPS di Kecamatan Masbagik.

Kemudian, Pemohon keberatan karna adanya money politics dan pelibatan PNS atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, membagikan uang di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Selong, Masbagik, hampir menyeluruh di 20 kecamatan.

Keberatan lainnya menurut Hulaian adalah ditemukan ketidaksesuaian jumlah pemilih dengan jumlah surat suara sah.

Kuasa hukum Pemohon kemudian membacakan isi dari permohonan mereka, yakni meminta Majelis Konstitusi agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.B/KPTS/KPULOTIM/ V/2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Selain itu, pihak Pemohon juga meminta MK agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 2.PB/KPTS/KPU-LOTIM/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih.

Terakhir, meminta MK agar memerintahkan KPU Lombok Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 kecamatan.

Pada sidang tersebut, Hulaian menyebutkan siap menghadirkan maksimal 50 orang saksi, sementara kuasa hukum Termohon, Edi Wanson mengatakan pihaknya akan mendatangkan 20 orang saksi.

Sidang kemudian ditunda, dan akan dilanjutkan pada hari Senin, 3 Juni 2013. Pada kesempatan tersebut, agendanya nanti berupa mendengar keterangan dari Termohon, dan akan memeriksa 10 orang saksi dari Pemohon (dari pihak SUFI).

Untuk risalah prihal sidang gugatan SUFI tersebut, Anda bisa membacanya disini.

About these ads
  1. Gugatan
    31 Mei 2013 pukul 01:22 | #1

    DPRD Lotim Tunggu Hasil Keputusan MK

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur belum bisa mengirimkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan calon bupati/calon wakil Bupati Lotim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini karna hasil Pemilukada dan penetapan rapat pleno sedang digugat oleh SUFI.

    Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis, (30/5/2013).

    Daeng mengatakan pihaknya telah menerima surat penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode 2013-2018 dari KPU Lotim. Surat tersebut nanti ditindaklanjuti ke Mendagri agar dikeluarkan Surat Keputusan (SK).

    Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan DPRD Lotim untuk sementara menunda pengiriman surat penetapan tersebut ke Mendagri, hingga ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita sedang menunggu hasil putusan MK,” katanya.

    Jika ada hasil keputusan yang pastil dari MK, kata Daeng, barulah pihaknya akan segera menindaklanjuti penetapan KPU Lotim tersebut.

    Menurut Daeng, dalam Undang-undang (UU), jika hasil pemilukada, terdapat salah satu pasangan calon menggugat maka kelanjutan penetapan KPU tersebut bisa ditunda sampai gugatan selesai.

    Ia juga berharap, MK bisa segera memutuskan perkara gugatan tersebut. “Semakin cepat ada keputusan dari MK, semakin bagus, maka dewan segera menindaklanjutinya,” tuntasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 264 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: